Tarub_NU Tegal
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) 01 Karangmangu Kecamatan Tarub menerima monitoring dewan pendidikan Kabupaten Tegal dalam kesiapannya mengikuti Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Acara yang digelar pada Senin (31/10) menjadi rangkaian monitoring yang dilaksanakan selama dua hari di beberapa sekolah yang sudah terjadwal.
Haryono, SH., M.Pd.I. selaku Sekretaris Dewan Pendidikan Kab. Tegal menyampaikan, pihaknya akan melakukan analisis sejauh mana tingkat pelaksanaan ANBK tersebut, termasuk sarana prasarana yang digunakan madrasah atau sekolah untuk mendukung kegiatan tersebut.
“Itu ( kesiapan madrasah_red ) akan kita kaji agar kedepannya pelaksanaan ANBK lebih maksimal tanpa ada kendala”, Pungkasnya kader NU yang juga menjabat wakil ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Tegal.
Monitoring atau pemantuan yang dilakukan Dewan Pendidikan dilaksanakan sepanjang dua hari dalam empat tim yang terbagi di beberapa kecamatan guna melihat langsung dan memastikan pelaksanaan ANBK di madrasah-sekolah berlangsung lancar dan aman. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal, Dr. Saepudin MA, kepada NU Tegal menjelaskan monitoring sudah menjadi fungsi dan peran dewan pendidikan untuk melihat langsung penyelenggaraan ANBK di sekolah.
“Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal bagian dari lembaga strategis mitra Pemerintah Daerah yang berfungsi mendorong, memberi masukan, mempertimbangkan dan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan di Kabupaten Tegal dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Jadi ini adalah satu upaya kami untuk memastikan pelaksanaan ANBK berjalan lancar, termasuk melihat kendala-kendala yang dihadapi madrasah-sekolah” ungkapnya.
Secara terpisah anggota salah satu anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal Itmam Aulia Rakhman, Lc. menyampaikan usai rapat tertutup hasil monitoring akan kesiapan SD/MI dalam penyelenggaraan ANBK.
“Secara umum, pelaksanaan ANBK di MI/SD berjalan lancar dengan SDM yang sudah dipersiapkan oleh masing-masing satuan pendidikan, hanya saja kendala minimnya sarana prasana menjadi catatan penting untuk menjadi bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah. Sarpras dimaksud adalah: Laptop, Jaringan Internet, dan Laboratorium Komputer”. Ungkapnya.
Masih menurut Itmam (sapaan akrabnya) pelaksanaan ANBK di beberapa satuan pendidikan tidak menyertakan seluruh siswa di kelas, maksimal jumlah peserta adalah 30 siswa, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan kecemburuan bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut.
“Sebagaimana yang kami saksikan di lapangan tidak semua siswa diikutkan mengingat pembatasan jumlah dan ini juga menjadi catatan bagi kami mengingat ada dampak psikologis bagi siswa yang tidak disertakan”imbuhnya.
Kontributor : Itmam Aulia Rakhman
Editor : eL Bahry
